Kelemahan Kepemimpinan SBY yang Harusnya Tak Terulang pada Penggantinya

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Repdem (Relawan Pembela Demokrasi) Masinton Pasaribu, berharap siapapun yang terpilih sebagai presiden pada pemilihan presiden 2014 ini, merupakan sosok yang lebih baik dari Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY).

Ditemui usai mengisi acara "Indonesia PascaSBY," di restoran Bumbu Desa, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (2/3/2014), Masinton mengatakan Indonesia harus dipimpin oleh orang yang punya visi, ideologi dan karakter yang kuat, yang lebih dari sekedar pencitraan.

Ia menilai kepemimpinan SBY tidak punya akar yang kuat. Selain itu SBY menurutnya juga kurang memiliki karakter kepemimpinan.

"Tentu kita harus mencari antitesa dari pemimpin yang mengandalkan citra," katanya.

Calon anggota legislatid (Caleg) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu juga mengatakan bahwa Indonesia juga butuh pemimpin Yang berdiri diatas kemajemukan, dan bisa lebih memahami bangsa dan rakyatnya.

"Di tengah kemerosotan kewibawaan, kita butuh pemimpin berkarakter. Pemimpin juga harus dekat dengan rakyat bukan cuma janji palsu," tandasnya.

Saat ditanya soal siapa calon yang sudah ditetapkan PDIP, Masinton menyebut partainya belum memutuskan. Kata dia keputusan untuk menunjuk calon presiden 2014 diserahkan ke ketua umum PDIP, Megawati Sukarnoputri.

PDIP dalam berbagai survei diketahui memeiliki elektabilitas yang cukup baik. Salah satu kadernya, Joko "Jokowi" Widodo juga diketahui merajai elektabilitas survei calon presiden, namun hingga kini baik Megawati belum mengumumkan siapa yang akan maju mewakili partai.

Primadona Baru Politik Indonesia? Siapa dia

TRIBUNNEWS.COM -- Hasil Analisis Terbaru Indonesia Indicator Risma Bakal Jadi Primadona Baru Politik Indonesia? Kebon Sirih, Warta Kota Dalam pergerakan situasi politik di Indonesia yang terus bergerak, muncul nama Tri Rismaharini, wali kota Surabaya, Jawa Timur sebagai salah satu Top Person dalam dunia politik di Indonesia.

Sebuah pencapaian baru atau eforia sesaat? Hal itu disampaikan oleh Direktur Komunikasi Indonesia Indicator Rustika Herlambang pada pengantar rilis hasil analisis media terbaru terhadap pemberitaan media massa atas Tri Rismaharini. Berita-berita yang dianalisis oleh Indonesia Indicator mencakup pemberitaan pada periode 1 Desember 2013 – 27 Februari 2014.

Dipaparkan bahwa eksposur atas Tri Rismaharini, yang akrab dengan panggilan Risma, di media massa semakin kencang meninggalkan figur- figur lain di ranah politik Indonesia. Heboh isu pengunduran dirinya dari kursi Wali kota justru menempatkannya sebagai primadona baru dalam pentas perbincangan politik melebihi eksposur yang dialamatkan padanya karena prestasi-prestasinya selama ini.

"Kemunculan nama Risma menjadi trending topik politik bersaing dengan nama Jokowi, Presiden SBY, serta para kandidat capres Indonesia seperti Prabowo, Aburizal Bakrie, serta Wiranto dalam minggu ini," ujar Rustika.

Menurut Indonesia Indicator, fenomena politik tersebut telah diukur oleh Indonesia Indicator (I2). I2 adalah lembaga riset berbasis piranti lunak Artificial Intelligence (AI) untuk menganalisis indikasi politik, ekonomi, sosial di Indonesia melalui pemberitaan (media mapping).

Monitoring dilakukan secara real time, 24 x 7 x 365, dengan cakupan 337 media online nasional dan daerah dalam waktu dua bulan terakhir, yakni sepanjang 2014. Metode pengumpulan dilakukan oleh perangkat lunak crawler (robot) secara otomatis dengan analisis berbasis AI, semantik, dan text mining. 

Dengan menggunakan trending analysis pemberitaan dengan tema politik secara umum, nama Risma sudah muncul dalam cluster trending sejak sebulan lalu. Pada pertengahan Januari lalu nama Risma masih berada dalam zona pinggiran namun memasuki pertengahan Februari, Risma bergerak secara progresif mendekati Jokowi yang berada dalam zona pusat trending politik.

Bahkan pada 24 Februari, nama Jokowi tidak muncul, namun nama Risma masih terdeteksi menjadi trending politik meski pada saat yang sama media di Indonesia sedang  mengarahkan perhatiannya pada krisis politik di Ukraina yang menempatkan nama Viktor Yanukovych sebagai trending terkuat.

Temuan Indonesia Indicator  ini berasal dari 170 media yang membicarakan masalah politik selama periode 23 Januari - 24 Februari 2014. Begitu juga dalam lingkup yang lebih khusus, yakni pemberitaan mengenai PDIP.

"Meskipun masih kalah kuat dibandingkan Jokowi, nama Risma muncul kuat sebagai trending sejajar dengan jubir PDIP, Tjahjo Kumolo. Bahkan ketika dibandingkan dengan Megawati dan kader PDIP lainnya, nama Risma jauh lebih banyak dibicarakan media," ujat Rustika Herlambang. (Willy Pramudya)

Jokowi Disadap, Ketum Nasdem: Itu Konsekuensi, Harus Siap

Liputan6.com, Jakarta : Baru-baru ini isu penyadapan terhadap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang akrab disapa Jokowi itu merebak ketika ia mengakui ditemukan 3 alat sadap di rumah dinasnya.

Menanggapi hal itu, Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Surya Paloh mengatakan konsekuensi penyadapan dan hal buruk lain yang mungkin terjadi, harus siap dihadapi kalangan politisi di tahun politik ini. Terutama bagi mereka yang dinilai berpotensi memberi pengaruh besar terhadap masyarakat.

"Konsekuensi penyadapan bisa terjadi. Apakah Mas Jokowi, Ibu Mega, atau saya sendiri ya harus siap," ujar Paloh usai memimpin Apel Siaga Perubahan Partai Nasdem di Stadion GBK, Senayan, Jakarta, Minggu (23/2/2014).

Menurut Paloh partai politik Indonesia terbiasa berkompetisi dalam persaingan tidak sehat. Penyadapan tersebut bagi pihaknya cukup mengecewakan. Namun ia kembali menegaskan, ketika terjun dalam pemerintahan maupun dunia politik berbagai konsekuensi, baik dan buruk harus siap ditanggung.

"Konsekuensi begitu harus siap kita hadapi. Tapi saya kan bukan penguasa atau aparat pemerintah, antisipasi tidak ada. Lagipula kita (Nasdem) kan juga tidak melakukan sesuatu yang menambah suasana jadi keruh. Baik ucapan atau tindakan," pungkas Paloh
Sementara Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Marzuki Alie menilai, kabar penyadapan yang terjadi di rumah dinas Jokowi hanyalah pengalihan isu. Sebab, kabar penyadapan tersebut baru digulirkan baru-baru ini, meski penyadapan telah diketahui sejak Desember 2013.

"Beliau (Jokowi) itu kan sedang diserang orang. Jadi isu (penyadapan) pengalihan isu," kata Marzuki.

Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo sebelumnya juga menyatakan, Jokowi telah melaporkan kasus dugaan penyadapan itu kepada kepolisian. (Alv/Rmn)

Liputan6.com, Jakarta : Wacana memasangkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan mantan wakil Presiden Jusuf Kalla pada Pilpres 2014 semakin santer. Bahkan berdasarkan survei Pusat Data Bersatu (PDB), Jokowi-JK alias `Jk-JK` merupakan pasangan capres paling ideal.
Siapkah bila Jokowi dipasangkan dengan JK? "Gimana ya? Kamu tanya saja sana sama Pak JK," ujar Jokowi di salah satu rumah makan di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Minggu, (23/2/2014
Saat ditanya pertanyaan apa yang mesti ditanyakan oleh JK, Jokowi tak menjawab. Lagi-lagi, politisi PDIP ini mengaku dirinya saat ini ingin fokus mengatasi permasalahan banjir yang hingga saat ini masih menggenangi Jakarta.

"Pertanyaan apa? Lah wong saya ini masih sibuk urusin jalan yang berlubang. Masih urus macet, urus banjir," kata Jokowi.
Lalu, sambil berguyon, Jokowi mengeluarkan celetukan agar jangan bertanya persoalan jalan rusak kepada JK. "Awas loh ya, kalau ke Pak JK jangan tanya jalan rusak, jalan rusak tugasnya Dinas PU (Pekerjaan Umum)," tandas Jokowi.
Berdasarkan hasil survei PDB yang dilakukan pada 7-10 Februari 2014 itu, pasangan Jokowi-JK mendapat suara 22,3%, sedangkan Megawati-Jokowi memperoleh 8,1% atau berada pada urutan ketiga. Urutan keduanya yaitu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa (10,2%).
Selain itu, hasil survei yang dirilis pada Jumat 21 Februari ini juga memunculkan duet Jokowi-Hatta Rajasa (6,8%), Dahlan Iskan-Chairul Tanjung (5,7%), Jokowi-Puan Maharani (4,9%), dan Aburizal Bakrie-Mahfud MD (2,8%). (Riz/Ism)

Siti Zuhro: Gita Wirjawan seperti kutu loncat, tak sabaran

Keputusan pengunduran diri Gita Wirjawan dari jabatannya sebagai Menteri Perdagangan demi fokus pada konvensi Capres Demokrat dinilai sebagai sikap kutu loncat.

Bahkan, Gita Wirjawan dinilai tak memiliki kesabaran sebagai seorang pemimpin besar dalam meraih posisinya. Penilaian ini dilontarkan Peneliti Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro.
“Kita lihat dan pelajari pemimpin terdahulu seperti Bung Karno, Pak Harto, Pak Habibie dan Bu Mega. Semuanya puluhan tahun mewarnai civil society kita. Jadi tidak bisa lompat-lompat,” kata Siti Zuhro saat berbincang dengan LICOM, kemarin.

Siti Zuhro juga mengatakan, langkah pengunduran diri Gita Wirjawan sebagai Menteri Perdagangan melahirkan blunder politik pada dirinya.

Menurut Siti Zuhro, Gita Wirjawan dianggap terlalu ceroboh menanggalkan jabatan menterinya. Padahal, untuk menjadi seorang pemimpin tertinggi Indonesia diperlukan kesabaran dalam proses menempa diri.

Lebih jauh Siti Zuhro menambahkan, pengunduran diri Gita Wirjawan hanya membuat masyarakat kian ragu dalam menentukan elektabilitas dan kapabilitasnya sebagai calon pemimpin nasional.

Apalagi, Kementerian Perdagangan saat ini tengah mendapat sorotan masyarakat akibat persoalan impor beras Vietnam. “Ini bukan Pemilu untuk Ketua RT, ini untuk RI. Tidak bisa lompat-lompat,” tandas Siti Zuhro.

Selain itu, Siti Zuhro juga membeberkan, sosok Gita Wirjawan hingga kini masih belum dikenal secara baik oleh masyarakat lapis bawah. Sehingga, langkah pengunduran diri Gita Wirjawan dinilai sebagai sikap percaya diri yang berlebihan.

“Harus diingat, 60 persen masyarakat di daerah tidak kenal Gita dan dia tidak pernah menjamah itu. Kalau elite, dunia bisnis, dunia perdagangan, internasional dan ekonomi mungkin kenal. Tapi ini Pemilu yang melibatkan suara masyarakat dari Sabang sampai Merauke, itu yang saya ragu,” pungkasnya.@firdausi

Dino: Jokowi salah satu tokoh reformis di dunia politik Indonesia

LENSAINDONESIA.COM: Salah satu peserta Konvensi Calon Presiden (Capres) Partai Demokrat, Dino Patti Djalal, menemui Gubenur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi), secara tertutup.

Dosen dan Pembantu Dekan 3 Fisip Universitas Andalas Padang, Asrinaldi mengatakan, pertemuan Dino dan Jokowi. Dalam kontek politik sangatlah Wajar, dan dapat dikatakan sebagai pertemuan yang bernuasa Politik.

Baca juga: Warga DKI Jakarta tak ikhlas Jokowi nyapres dan Tim audit survei pantau hasil debat Konvensi Capres Demokrat

“Jelas, ditahun politik 2014 ini, tidak mungkin silahturahmi biasa, ini peluang-peluang untuk berbagi informasi politik dan peluang dalam kontek pemilu 2014,” kata Asrinaldi, saat berbincang dengan Licom, di Jakarta, Jum’at (17/01/14).

Menurut peneliti Mika Research Centre ini, bisa orang melihat dari aspek yang pertama, survei Jokowi lebih tinggi, bisa menutup kelemahan masing-masing, bahwa menyadari Dino punya kelebihan, misalnya kelebihan A dan jokowi punya kelebihan B, bisa lebih bagus untuk dipadukan dengan mereka.

“Sangat berjalan dengan dua tokoh muda, kedua tokoh punya peluang dalam kontek Capres tahun 2014, adalah tahun politik. Pertemuan Dino dengan jokowi sangatlah wajar dalam kontek politik,” tandasnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, Dino adalah tokoh yang berpengalaman di dunia internasional, bila dinegosiasikan dan digabungkan dengan ketokohan Jokowi, sama-sama tokoh muda yang progresif, dan dari segi usia masih sama-sama muda.

“Intinya mereka cocok, untuk membangun bangsa ini, karena kita sudah lama menginginkan bangsa ini ada perubahan, dengan orang berpikir positif, pada tokoh muda, dan mereka progres pasangan yang wajar,” ungkapnya.

Sementara itu, Dino sendiri mengomentari pertemuan tersebut sebagai pertemuan sambung rasa dan saling berdiskusi satu sama lainnya.

“Ini pertemuan sambung rasa dan saling berdiskusi. Saya kan orang baru di politik dan Pak Jokowi orang baru dan sukses, jadi kita berdiskusi saja, bagaimana cara berpolitik yang baik dan bersih. Bagaimana bisa sambung rasa dengan rakyat dan bagaimana melayani rakyat,” terang Dino di Balaikota DKI Jakarta, Jumat (17/01/14).

Mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat itu menganggap Jokowi sebagai salah satu tokoh reformis dalam dunia politik di Indonesia. Karena itu, dia merasa sebagai salah satu peserta konvensi Capres Demokrat harus banyak berdiskusi dengan Jokowi.

“Saya dari dulu kan memandang Pak Jokowi sebagai tokoh reformis di Indonesia dan saya selalu berpandangan bahwa semua tokoh reformis, dari jalur apapun harus selalu bersilaturahmi. Bukan hanya saling kenal, tapi harus saling kompak,” jelas Dino. @endang

DDII: Masjid Tetap Harus Netral dari Politik Praktis

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII) menungkapkan masjid sebagai tempat ibadah umat Islam harus tetap menjaga netralitasnya dari kepentingan politik praktis.

Akan tetapi DDII menyambut upaya beberapa pihak yang mengembalikan fungsi masjid tidak sebagai tempat ibadah semata.

Ketua DDII, Syuhada Bahri mengatakan posisi masjid tetap harus netral, tapi ini bukan berarti masjid tidak bisa memberikan peran politik yang lebih besar kepada masyarakat.

"Masjid harus bisa memberikan solusi kehidupan umat mulai dari masalah keagamaan hingga politik, tapi masjid bukan sarana untuk politik praktis," ujar Syuhada kepada Republika, Rabu (15/1).

Syuhada mengungkapkan DDII mengapresiasi langkah yang telah diambil beberapa Ulama, seperti KH. Cholil Ridwan mengadakan pengajian politik Islam di masjid Al Azhar.

Ia menilai langkah ini upaya memfungsikan kembali peran politik masjid seperti zaman Nabi. Langkah ini dinilai dia, adalah usaha untuk memberikan pemahaman peran politik umat.

Ia mengungkapkan, dalam Islam memilih pemimpin adalah tanggung jawab yang harus dilakukan demi kepentingan umat.

Dengan demikian, kata Syuhada, umat harus memiliki pemahaman yang benar bagaimana memilih pemimpin yang benar sesuai ajaran Islam. "Adanya kajian politik Islam ini, umat dicerdaskan mencari pemimpin yang berkualitas."

Dengan demikian, ia menjelaskan, fungsi masjid menjadi lebih luas seperti yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW, masjid sebagai madrasah mencerdaskan masyarakat.

Tetapi ia kembali mengingatkan, untuk saat ini posisi seperti ini sangat rentan disalahgunakan. Karenanya ia tetap mengingatkan masjid tetap harus netral dari kampanye politik praktis agar tidak menciderai umat Islam secara luas.

Pengajian Politik Islam adalah pengajian lintas partai politik, ormas Islam, madzhab dan aliran, yang dilaksanakan di Masjid Agung Al Azhar, Masjid Al Furqan Kramat Raya 45, Perguruan Assyafiiyah dan Pesantren Husnayain.

Menurut penggagas KH. Ahmad Cholil Ridwan, pengajian ini merupakan sarana silatul ukhuwwah demi persatuan dan kejayaan umat, ulama dan zuama, khususnya dalam kebersamaan melihat sisi politik sebenarnya dengan kacamata Islam.

Cholil berharap kegiatan ini dapat memberikan pencerahan politik yang Islami guna mendukung komunitas pengajian nasional lain yang sudah ada dan tetap menjalankan fungsinya sebagai wadah tempat menuntut ilmu keagamaan nonformal.

Ruhut Kritik Golkar Masih Pertahankan Atut

JAKARTA - Partai Demokrat diprediksi tidak akan memenangkan pemilihan umum 2014. Hal tersebut membuat politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompol meyakini ada kelompok yang sengaja ingin menghancurkan peserta pemilu bernomor urut tujuh tersebut.

"Mereka adalah kelompok-kelompok yang tidak mau sistem di Indonesia diperbaiki pak Susilo Bambang Yudhoyono. Contohnya kelompok yang tidak mau KPK bekerja dengan baik," ungkap Ruhut saat berbincang dengan Okezone, Senin (3/2/2014) malam.

Menurut Ruhut, dalam memberantas korupsi partainya jauh lebih baik dan tegas, ketimbang partai politik lain. "Mana ada partai yang seperti kami saat tersandung kasus korupsi? Kami tegas, begitu menjadi tersangka dicopot," tegasnya.

"Coba lihat Ratu Atut masih dipertahankan oleh partainya sampai menunggu incraht. Padahal, proses hukumnya memakan waktu paling cepat tiga tahun. Sekarang dia sudah dua tahun, ya berarti habis dong sudah masa jabatannya. Kalau kami enggak mau mengakali rakyat kaya begitu," paparnya.

Namun, kata Ruhut, aneh jika partai seperti itu menduduki posisi survei lebih tinggi daripada Partai Demokrat. "Aku tertawa kalau partai seperti itu dibuat polling-nya tinggi dan kami paling rendah. Ini kan sama saja kami dijadikan musuh bersama. Tapi kami tak takut dan optimis memenangkan Pemilu 2014," terang Anggota Komisi III DPR itu.

Ruhut menambahkan, kelompok yang dimaksud ingin merusak Partai Demokrat berada di luar partai berlambang bintang mercy itu. "Kalau di Demokrat sudah dibersihkan. Ya mungkin masih ada beberapa tapi tak seperti dulu," pungkasnya.

Andien ingin Jokowi jadi presiden suatu saat nanti

LENSAINDONESIA.COM: Penyanyi Andien ternyata memendam keinginan agar Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo atau Jokowi bisa menjadi Presiden suatu saat nanti.

Meski begitu, keinginan Andien pada Jokowi ini tak harus diwujudkan pada Pemilu 2014 ini. Pemilik nama lengkap Andinie Aisyah Haryadi ini memimpikan Jokowi jadi Presiden pada 2019 mendatang.

Baca juga: Tri Rismaharini-Dahlan Iskan pesaing Jokowi paling kuat dan Siti Zuhro: Pemuja Jokowi itu orang sakit

“Aku sih kepengennya Jokowi jadi Presiden dua periode lagi, supaya orang juga nggak memandang sebelah mata. Kalau dia naik sekarang, belum ada buktinya aja. Takutnya ‘yang di atas’ itu nanyain buktinya. Itu cuma dari inside aku loh, orang yang nggak ngerti politik. Kayaknya hal yang paling masuk akal di aku gitu,” kata Andien saat dihubungi LICOM, Rabu (29/01/2014).

Penyanyi jazz kelahiran Jakarta, 25 Agustus 1985 ini belajar bernyanyi sejak usia tiga tahun. Saat duduk di bangku kelas 3 SD, Andien mulai mengikuti berbagai festival di lingkup tempat tinggalnya, Cilandak, Jakarta Selatan.

Menginjak kelas 6 SD, oleh Ibunya, Andien dimasukan ke EMS (Elfa Music Studio) di bawah asuhan Elfa Secioria. Andien merupakan salah satu generasi muda penyanyi jazz wanita Indonesia. Sejak kecil dirinya telah memiliki ketertarikan di genre musik Jazz.@Fernando

DENPASAR - Partai Golkar membuka pintu untuk Gede Pasek Suardika, yang didepak dari Partai Demokrat. Sinyal positif itu disampaikan Ketua DPD Partai Golkar Bali Ketut Sudikerta.

"Golkar sebagai partai modern terbuka bagi siapa saja yang mau bergabung, termasuk untuk beliau Pak Pasek," kata Sudikerta di sela seminar dan pelantikan DPD AMPI Bali, di Kuta, Sabtu (1/2/2014).

Kata dia, mungkin Partai Golkar bisa menjadi tempat Gede Pasek untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. "Kalau mau, welcome," tutur Sudikerta.

Sejauh ini, diakuinya, belum ada lobi politik atau pendekatan dengan mantan Ketua Komisi III DPR itu.

Kedekatan Pasek dengan Partai Golkar terlihat saat dia jadi pembicara dalam seminar nasional tentang peran poltik kaum muda. "Ini permulaan yang baik, semua tergantung beliau (Pasek)," tukas Sudikerta.
(trk)

kyai NU, akan tentukan Nasib Rhoma, Mahfud dan JK di PKB untuk pilpres

Merdeka.com - PKB telah resmi mengusung Jusuf Kalla (JK), Mahfud MD dan Rhoma Irama sebagai kandidat yang akan diusung di Pilpres bulan Juli mendatang. Namun, bisa atau tidaknya salah satu calon untuk diusung tergantung perolehan suara PKB di pemilu legislatif.

Wasekjen PKB Abdul Malik Haramain mengungkapkan, mekanisme untuk mengusung siapa capres dari tiga nama itu belum diputus oleh partainya. Namun dia meyakini, hal itu akan diputus dalam forum resmi yang akan digelar bagi kader PKB mulai tingkat bawah sampai DPP.

"Sebetulnya mekanisme menentukan siapa capres belum ditentukan, PKB ingin melibatkan semua struktur dari tingkat atas DPP, sampai tingkat bawah ranting. Teknis seperti apa nanti akan dibicarakan, yang pasti ada forum formal besar DPP sampai DPC yang menyerap aspirasi dari PAC di kecamatan sampai ranting dan dibawa ke forum besar dan formal," jelas Malik di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (30/1).

Menurut dia, pertemuan tersebut penting sebagai forum legitimasi capres yang akan diusung nanti. Selain lewat forum resmi, dia meyakini bahwa pandangan para ulama Nahdlatul Ulama (NU) juga penting untuk menentukan sikap PKB.

"PKB juga akan mengkonsultasikan sekian banyak calon kepada ulama NU, agar respon positif juga muncul dari NU. Karena itu kami tidak akan melepaskan dukungan dari NU," tegas dia.

Soal keyakinan PKB bisa mengusung capres dan melampaui ambang batas parlemen 20 persen, Malik menuturkan, yang jelas peta politik setelah legislatif pihaknya akan tetap berkoalisi. Dia pun menyerahkan komunikasi politik yang dibangun kepada partai lain oleh para calon kandidat capres.

"Jadi prediksi politik kita di 2014 pasti koalisi, dan kalau lihat dari hampir semua hasil survei itu sulit parpol mengusung capres sendiri. Karena itu, koalisi menurut kita tidak terhindarkan di samping kami menyiapkan sekian banyak forum buat 3 orang ini, kami juga persilakan mereka berkomunikasi dengan kekuatan politik lain," imbuhnya.

PDIP: Politik Indonesia saat ini dalam puncak karut marut

Merdeka.com - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Tjahjo Kumolo mengatakan kondisi politik Indonesia saat ini sudah rusak. Era saat ini menjadi titik puncak karut marut tata kelola kenegaraan.

"Saya di DPR sudah 25 tahun. Usia saya 50-an. Saat ini karut-marut tata kelola kenegaraan mencapai puncaknya. Saat ini, hubungan pembantu presiden tidak baik, hubungan petinggi negara tidak baik, hubungan fraksi-fraksi di DPR tidak harmonis, hubungan penegak hukum tidak baik juga," kata Tjahjo saat menghadiri rilis Lembaga Survei Indonesia (LSI) soal hasil survei Capres 2014 di Kementerian Kehutanan, Jalan Gatot Subroto Jakarta, Rabu (28/11).

Supaya kondisi tersebut tidak berlarut, Tjahjo berharap pemimpin Indonesia ke depan merupakan sosok yang dapat membangun sistem politik dengan bijak. Pemimpin yang memiliki rekam jejak ideal, jauh dari praktek korupsi, serta yang dapat menjunjung tinggi empat pilar nusantara.

"Ke depan, mudah-mudahan ada sosok yang membangun sistem yang berpijak pada empat pilar. Teguh pada komitmen, dan konsisten pada kebhinekaan saat ini," terangnya.

Setya Novanto Ditegur Hakim

Politikindonesia - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto ditegur Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pekanbaru. Ia dinilai hakim memberikan penjelasan yang berbelit-belit saat bersaksi untuk terdakwa kasus korupsi PON Riau, Rusli Zainal. Hakim dibuat bingung oleh penjelasan Setya dan menegur Ketua Fraksi Golkar DPR itu.

Hal itu terjadi saat jaksa menanyakan soal pertemuan Setya dengan mantan Gubernur Riau Rusli Zainal  dan mantan Kadispora Riau Lukman Abbas di ruang kerjanya di Gedung DPR. Setya selalu menjawab urusan pertemuan itu terkait masalah internal Golkar.

“Beginilah. Saya ini bingung menyaksikan keterangan saudara saksi menjawab pertanyaan jaksa. Sidang ini soal kasus suap PON, jawaban saksi dari soal undangan Golkar. Jadi tak nyambung, bingung saya," ujar Ketua Majelis Hakim Bachtiar Sitompul dalam persidangan, Kamis (30/1/2014).

Hakim sempat bertanya kepada Lukman Abbas yang juga menjadi saksi di persidangan itu. Hakim bertanya apakah dalam pertemuan di ruangan Setya Novanto terdakwa Rusli memaparkan soal PON. “Ada yang mulai. Pak Gubernur saat itu memaparkan soal PON," ujar Lukman.

Mendengar jawaban ini, hakim kembali berkomentar. “Kalau ada pemaparan soal PON, tapi saksi ini seakan tidak tahu soal PON. Aneh ini. Kok masalah Golkar yang dijawab bukan soal PON. Berarti ada kebohongan dalam kasus ini. Ada yang disembunyikan," tegas Ketua Majelis Hakim.

Tak puas atas keterangan Setya Novanto, hakim anggota I Ketut Suarta juga ikut berkomentar dan menasehati Setya. “Saudara saksi, saya juga bingung sebagaimana ketua majelis. Ini sidang korupsi PON, bukan soal internal Golkar," ujar Ketut.

Ia kemudian meminta Setya untuk lebih rilek dan santai. “Saya minta saksi santai saja ya. Jangan tegang, santai sajalah," ujar.

Ketut meneruskan kata-katanya, “Benang merah dalam kasus ini adalah, saudara terdakwa menghadap saksi karena sebagai Ketua Fraksi Golkar. Dimana terdakwa meminta bantuan untuk penambahan dana PON. Jadi bertemu saudara saksi itukan bukan urusan internal Golkar," ujar hakim.

“Tapi kok dari tadi saksi menyebut tidak tahu soal PON. Saya saja di kampung halaman tahu ada PON di Riau, waktu saya belum tugas di sini. Inikan acara nasional. Jadi aneh kalau saksi tak tahu ada PON di Riau," ujar Ketut.
(ron/rin/kap)

Menurut Adnan Buyung: KPK Harus Periksa Ibas

Jakarta, Aktual.co — Adnan Buyung Nasution, salah satu penasihat hukum Anas Urbaningrum menilai jika layak dan sudah seharusnya Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) dimintai keterangannya oleh tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pasalnya, nama putra bungsu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu kerap disebut dalam sejumlah sidang di Pengadilan Negeri Tipikor.

"Saya kira kalau berpegang cara KPK, siapapun disebut di sidang pengadilan, dianggap terlibat, ya harusnya dipanggil. Paling tidak untuk menjernihkan masalah," ucap Adnan saat akan mendampingi kliennya yang diperiksa sebagai tersangka, di pelataran kantor KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (29/1).

Advokat senior ini mengatakan, KPK harus berani tegas. Kalau memang Ibas tidak bersalah, maka KPK harus bisa menjelaskan tidak ada bukti yang kuat keterlibatan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat tersebut.

"Kalau tidak, rumor atau gosip ini bisa berkembang terus," sarannya.

Ia pun menerka, jika saat ini KPK seakan-akan menunggu waktu atau momen tertentu untuk melakukan pemeriksaan terhadap Ibas.

"Mau nunggu sampai berakhir masa jabatan presiden? Hukum tidak bisa tegak kalau masih berkuasa? Nggak boleh begitu. KPK takut? Jangan seperti itu," pungkasnya.

KPK sendiri saat ini tengah menelusuri kasus dugaan korupsi proyek Hambalang yang dananya mengalir ke Kongres Partai Demokrat 2010 lalu di Bandung, Jawa Barat. Terkait itu, sejumlah politisi partai bentukan Presiden SBY itu telah diperiksa oleh KPK, bahkan beberapa di antaranya sudah ditetapkan sebagai tersangka lalu ditahan.

Ibas yang saat Kongres Demokrat itu menjadi Steering Committee (SC) belum pernah diperiksa KPK sekalipun. Baik menjadi saksi maupun sekadar dimintai keterangannya.

Analisis Politik: Indonesia Raya

KOMPAS.com - DI akhir acara yang dipandunya, Najwa Shihab bertanya kepada Megawati Soekarnoputri mengenai keinginan, cita-cita, dan mata hatinya. Dengan menahan air mata, Megawati menjawab, ”Indonesia Raya.” Saya tertegun mendengar itu.

Anda boleh tidak setuju dengan pendapat penulis. Kini, sulit sekali mencari pemimpin politik seperti Megawati. Selain kaya pengalaman dan matang secara politik, dia juga meletakkan seluruh hatinya untuk Republik. Sejujurnya, saya tidak tahu siapa di antara para kandidat presiden yang sudah mendeklarasikan diri untuk maju pada Pemilu 2014 yang akan menjawab dengan spontan ”Indonesia Raya” jika kepada mereka ditanyakan cita-citanya.

SET Sukardi Rinakit
Oleh karena itu, siapa pun yang dekat dengan Megawati, sama seperti siapa pun yang dulu dekat dengan ketiga bung besar (Bung Karno, Bung Hatta, dan Bung Sjahrir), sejauh ia mau membuka diri dan mata hati, maka transfer pemikiran, cita-cita, sikap politik, dan ideologi kebangsaan otomatis terjadi. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, misalnya, merupakan salah satu contoh dalam cakupan ini. Pada sosok seperti dia, harapan tentang kesejahteraan rakyat bisa diletakkan.

Indonesia yang dangkal

Sulitnya mencari elite di Tanah Air yang dengan tulus berkehendak mewujudkan Indonesia Raya menunjukkan bahwa Indonesia saat ini adalah Indonesia yang dangkal. Ini terjadi hampir di semua lini kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pada tingkat partai politik, misalnya, mudah sekali elite partai mengubah kesepakatan yang sudah dilontarkan kepada publik. Sebagai contoh adalah Partai Demokrat. Sejak awal penyelenggaraan konvensi, mereka menyatakan bahwa pemenang konvensi calon presiden dari partai itu akan ditentukan oleh dua variabel, yaitu hasil jajak pendapat tiga lembaga survei yang mereka kontrak dan pertimbangan Majelis Tinggi Partai Demokrat yang diketuai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Namun, tiba-tiba ada pernyataan dari salah seorang petinggi partai bahwa apabila hasil jajak pendapat ketiga lembaga independen itu berbeda satu dan yang lain, akan diabaikan dan dipergunakan mekanisme yang lain. Mudah ditebak, mekanisme tersebut tentu bermuara pada hak istimewa Majelis Tinggi, dalam hal ini pertimbangan mutlak SBY.

Dilihat sekilas, tidak ada yang salah dari rencana partai itu untuk mengabaikan hasil survei tersebut. Namun, sulit untuk tidak mengatakan bahwa langkah politik semacam itu adalah dangkal. Politik hanya dilihat sebatas perebutan kekuasaan dengan cara memunculkan kandidat presiden yang secara subyektif mereka pilih. Politik tidak mereka lihat sebagai sesuatu yang lebih bernyawa, yaitu seni mempergunakan kekuasaan demi kepentingan umum.

Praktik politik dangkal tersebut, apabila dijalankan, dipastikan akan semakin memerosotkan dukungan masyarakat terhadap Partai Demokrat. Selain itu, juga berpotensi memunculkan musuh-musuh baru, terutama dari para peserta konvensi karena merasa keputusan Majelis Tinggi tidak adil. Ini belum lagi jika manuver Anas Urbaningrum dan para loyalisnya ikut diperhitungkan.

Situasi politik seperti itu tidaklah sederhana. Demokrasi dangkal (prosedural) yang berlaku selama ini menyimpan keputusasaan publik dan bara konflik. Rakyat yang secara umum kecewa kepada partai, pejabat publik, dan birokrasi yang miskin akuntabilitas akhirnya terpaksa berperilaku tidak demokratis. Mereka bersandar pada ikatan-ikatan primordial.

Seperti dicatat oleh Michael Johnston, mereka akan memilih politisi yang berasal dari daerah sendiri. Meskipun dari segi kualitas dan kapabilitas kepemimpinan rendah, politisi tersebut diharapkan akan sedikit memperhatikan tanah kelahirannya. Maka, kalau dia kalah, kecurigaan terjadinya kecurangan dan politik transaksional dari oponen cepat menyebar dan memanaskan suhu politik.

Kedangkalan politik tersebut ketika bertemu dengan budaya pop yang berkembang secara ekstrem dalam satu dekade terakhir maka yang terjadi adalah penguatan pencitraan dan pragmatisme. Selain itu, seperti dinyatakan Hayono Isman dalam kuliah umum yang diselenggarakan Soegeng Sarjadi Syndicate, Kamis (9/1), pragmatisme politik tersebut telah mengikis gotong royong sebagai jiwa bangsa. Karena itu, gerakan nasional untuk menghidupkannya mutlak diperlukan dan dimotori oleh kepemimpinan nasional.

Dengan demikian, kerja politik tidak terjebak pada pencitraan yang ditandai dominasi rapat dan bincang-bincang politik elite, seperti yang selama ini berlangsung. Jika hal itu terus berlaku, ranah politik akan sering terguncang oleh simpang siur pernyataan para menteri, presiden, dan pejabat publik lain tanpa mereka sendiri tahu kebatinan publik sebenarnya.

Tujuan bernegara

Secara teoretis, kedangkalan politik di Tanah Air bisa dibalik menjadi kebajikan politik masif. Di sini yang diperlukan adalah contoh hidup dan ketokohan sehingga optimisme publik bangkit. Tokoh yang sudah digembleng ideologi dan cita-cita mewujudkan Indonesia Raya adalah simbol yang tepat untuk itu.

Secara prediktif dia akan konsisten mempergunakan kekuatan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut serta dalam perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan sosial. Itulah Indonesia Raya!

SUKARDI RINAKIT,  Pendiri Soegeng Sarjadi Syndicate dan Kaliaren Foundation

Karena selingkuh hakim ahirnya di nonaktifkan

Politikindonesia - Masih ingat dengan hakim Pengadilan Negeri (PN) Jombang, Vica Natalia yang dipecat oleh Majelis Kehormatan Hakim 6 November 2013 lalu, karena berselingkuh lebih dari satu laki-laki. Siapa sangka, Vica ternyata masih mengadili perkara di PN Jombang, Jawa Timur.

Penelusuran dari jadwal sidang yang dipublikan website resmi PN Jombang, Vita masih menjadi anggota Majelis hakim pada sejumlah kasus yang ditangani pengadilan tersebut. Bahkan dalam kurun November 2013 hingga Januari 2014, setidaknya ada 4 kasus pidana ataupun perdata dimana Vica menjadi anggota majelis hakimnya.

Menanggapi kasus ini, Komisioner Komisi Yudisial (KY) bidang hubungan antar lembaga, Imam Anshori Saleh kepada pers mengatakan, memang secara aturannya, sebelum menerima SK Pemberhentian, Vica masih tetap sebagai hakim. “Tetapi mestinya Mahkamah Agung (MA) segera menonaktifkan dia begitu sudah dijatuhi sanksi," ujar Imam.

Imam menilai hal seperti ini sangat berpengaruh terhadap citra dan kewibawaan pengadilan. “Kan tidak lucu hakim bermasalah dan sudah dinyatakan bermasalah tapi masih mengadili perkara. Apa kata dunia,” ujar Imam.

Dari penelusuran, ada beberapa kasus yang telah diputuskan PN Jombang dimana Vica ikut sebagai anggota majelis hakimnya pasca pemecatannya oleh majelis kehormatan, 6 November 2013 lalu:

Diantaranya, kasus Pertambangan dengan terdakwa:Mufik Al Mufid yang divonis 20 November 2013 lalu.  Kasus Perampokan dengan terdakwa: Edi Swiknyo, dengan vonis: 1 tahun 10 bulan penjara pada 5 Desember 2013.  Kasus Perjudian dengan terdakwa Sukadi dengan vonis: 5 bulan penjara pada 15 Januari 2014. Kasus Obat Terlarang dengan terdakwa: Muklis Dwi Saputra dengan vonis 8 bulan penjara pada 20 Januari 2014 lalu.
(zel/rin/kap)

Tangisan Misterius Atut Chosiyah

Seseorang yang meninggal dunia tentu meninggalkan kesedihan,terutama bagi orang yang memang merasa sangat dekat dengan kehidupan orang tersebut selama hidupnya. Tak terkecuali politikus dan suami Gubernur Banten yang akhir-akhir ini diberitakan cukup kontroversial dalam sisi kehidupannya,yaitu Hikmat Tomet,suami Atut Chosiyah.

Sebelum Hikmat Tomet meninggal dunia,banyak berita miring perihal dirinya dan yang menyangkut sepak terjang isterinya,Atut Chosiyah. Disebutkan salah satunya adalah Atut melabrak seorang wanita yang diduga selingkuhan Hikmat Tomet di sebuah hotel ; Kemudian juga ramai diberitakan di media sosial bahwa Atut Chosiyah pun punya “brondong” untuk membalas perselingkuhan suaminya . Apakah berita tersebut benar adanya,tentu saja hanya mereka dan Tuhan yang tahu.

Tetapi bagaimana dengan sikap publik yang sudah merasa yakin mengetahui perihal “prahara” rumah tangga Atut Chosiyah…? Tentu saja inilah yang menarik perhatian publik tatkala Atut Chosiyah begitu mengekspresikan kesedihannya melalui tangisan-tangisan yang “misterius” menurut kacamata masyarakat. Ketika jenazah sang suami masuk keranda dan liang lahat,Atut Chosiyah menangis dan beritanya pun dibuat seolah kesedihan isteri Hikmat Tomet ini memberi sinyal bahwa sang isteri sangat merasa terpukul dan kehilangan atas kepergian suaminya. Rasa terpukul dan kehilangan tentu saja menandakan bahwa dirinya sangat sayang dan cinta,sehingga memberi kesan bahwa tidak mungkin seorang Atut selingkuh atau kawin lagi,dsb.

Tak ayal,tangisan Atut Chosiyah menjadi gosip dan beragam komentar bermunculan menanggapi tangisan “misterius” Atut Chosiyah.

Bagi kebanyakan politikus terkenal,menyewa seorang konsultan yang mengajari bahasa tubuh untuk menarik publik adalah hal biasa. Berita tentang SBY yang menyewa konsultan untuk mengajarkan bahasa tubuh dan gerak tangan ketika SBY berpidato sudah terungkap,apalagi yang hartanya berjibun seperti Atut Chosiyah. Barangkali lembaga-lembaga seperti John Robert Powel yang mengajarkan “kepribadian” seseorang agar tampil lebih memikat sangat laku dan diminati oleh para politikus,tak terkecuali konsultan politik yang sekarang berupaya klien-nya mendapatkan simpati luar biasa dari masyarakat.

Politik pencitraan memang sedang marak menjelang Pemilu 2014,sampai seseorang yang meninggal dan seharusnya juga sama derajatnya dengan orang kebanyakan ketika meninggal dunia harus diberitakan sangat berlebihan,melebihi seorang Ketua MPR RI,Taufik Kiemas ketika meninggal dunia. Padahal Hikmat Tomet cuman seorang anggota DPR RI dari Komisi V yang namanya nyaris tak terdengar sebelum kasus dugaan korupsi keluarga Atut Chosiyah menyeruak. Barangkali oleh karena itulah yang menyebabkan tangisan Atut Chosiyah dianggap sebagai tangisan “misterius”……..Tangisan antara kebenaran dan kepura-puraan. Namanya saja politikus……

Mudah-mudahan tangisan Atut Chosiyah seperti halnya tangisan isteri Ustadz Uje yang merasa terpukul kehilangan suaminya yang sangat dicintai oleh dirinya dan masyarakat. Kita lihat saja episode kehidupan berikutnya dari seorang Atut Chosiyah……..