Jokowi Disadap, Ketum Nasdem: Itu Konsekuensi, Harus Siap

Liputan6.com, Jakarta : Baru-baru ini isu penyadapan terhadap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang akrab disapa Jokowi itu merebak ketika ia mengakui ditemukan 3 alat sadap di rumah dinasnya.

Menanggapi hal itu, Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Surya Paloh mengatakan konsekuensi penyadapan dan hal buruk lain yang mungkin terjadi, harus siap dihadapi kalangan politisi di tahun politik ini. Terutama bagi mereka yang dinilai berpotensi memberi pengaruh besar terhadap masyarakat.

"Konsekuensi penyadapan bisa terjadi. Apakah Mas Jokowi, Ibu Mega, atau saya sendiri ya harus siap," ujar Paloh usai memimpin Apel Siaga Perubahan Partai Nasdem di Stadion GBK, Senayan, Jakarta, Minggu (23/2/2014).

Menurut Paloh partai politik Indonesia terbiasa berkompetisi dalam persaingan tidak sehat. Penyadapan tersebut bagi pihaknya cukup mengecewakan. Namun ia kembali menegaskan, ketika terjun dalam pemerintahan maupun dunia politik berbagai konsekuensi, baik dan buruk harus siap ditanggung.

"Konsekuensi begitu harus siap kita hadapi. Tapi saya kan bukan penguasa atau aparat pemerintah, antisipasi tidak ada. Lagipula kita (Nasdem) kan juga tidak melakukan sesuatu yang menambah suasana jadi keruh. Baik ucapan atau tindakan," pungkas Paloh
Sementara Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Marzuki Alie menilai, kabar penyadapan yang terjadi di rumah dinas Jokowi hanyalah pengalihan isu. Sebab, kabar penyadapan tersebut baru digulirkan baru-baru ini, meski penyadapan telah diketahui sejak Desember 2013.

"Beliau (Jokowi) itu kan sedang diserang orang. Jadi isu (penyadapan) pengalihan isu," kata Marzuki.

Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo sebelumnya juga menyatakan, Jokowi telah melaporkan kasus dugaan penyadapan itu kepada kepolisian. (Alv/Rmn)

Liputan6.com, Jakarta : Wacana memasangkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan mantan wakil Presiden Jusuf Kalla pada Pilpres 2014 semakin santer. Bahkan berdasarkan survei Pusat Data Bersatu (PDB), Jokowi-JK alias `Jk-JK` merupakan pasangan capres paling ideal.
Siapkah bila Jokowi dipasangkan dengan JK? "Gimana ya? Kamu tanya saja sana sama Pak JK," ujar Jokowi di salah satu rumah makan di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Minggu, (23/2/2014
Saat ditanya pertanyaan apa yang mesti ditanyakan oleh JK, Jokowi tak menjawab. Lagi-lagi, politisi PDIP ini mengaku dirinya saat ini ingin fokus mengatasi permasalahan banjir yang hingga saat ini masih menggenangi Jakarta.

"Pertanyaan apa? Lah wong saya ini masih sibuk urusin jalan yang berlubang. Masih urus macet, urus banjir," kata Jokowi.
Lalu, sambil berguyon, Jokowi mengeluarkan celetukan agar jangan bertanya persoalan jalan rusak kepada JK. "Awas loh ya, kalau ke Pak JK jangan tanya jalan rusak, jalan rusak tugasnya Dinas PU (Pekerjaan Umum)," tandas Jokowi.
Berdasarkan hasil survei PDB yang dilakukan pada 7-10 Februari 2014 itu, pasangan Jokowi-JK mendapat suara 22,3%, sedangkan Megawati-Jokowi memperoleh 8,1% atau berada pada urutan ketiga. Urutan keduanya yaitu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa (10,2%).
Selain itu, hasil survei yang dirilis pada Jumat 21 Februari ini juga memunculkan duet Jokowi-Hatta Rajasa (6,8%), Dahlan Iskan-Chairul Tanjung (5,7%), Jokowi-Puan Maharani (4,9%), dan Aburizal Bakrie-Mahfud MD (2,8%). (Riz/Ism)

Siti Zuhro: Gita Wirjawan seperti kutu loncat, tak sabaran

Keputusan pengunduran diri Gita Wirjawan dari jabatannya sebagai Menteri Perdagangan demi fokus pada konvensi Capres Demokrat dinilai sebagai sikap kutu loncat.

Bahkan, Gita Wirjawan dinilai tak memiliki kesabaran sebagai seorang pemimpin besar dalam meraih posisinya. Penilaian ini dilontarkan Peneliti Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro.
“Kita lihat dan pelajari pemimpin terdahulu seperti Bung Karno, Pak Harto, Pak Habibie dan Bu Mega. Semuanya puluhan tahun mewarnai civil society kita. Jadi tidak bisa lompat-lompat,” kata Siti Zuhro saat berbincang dengan LICOM, kemarin.

Siti Zuhro juga mengatakan, langkah pengunduran diri Gita Wirjawan sebagai Menteri Perdagangan melahirkan blunder politik pada dirinya.

Menurut Siti Zuhro, Gita Wirjawan dianggap terlalu ceroboh menanggalkan jabatan menterinya. Padahal, untuk menjadi seorang pemimpin tertinggi Indonesia diperlukan kesabaran dalam proses menempa diri.

Lebih jauh Siti Zuhro menambahkan, pengunduran diri Gita Wirjawan hanya membuat masyarakat kian ragu dalam menentukan elektabilitas dan kapabilitasnya sebagai calon pemimpin nasional.

Apalagi, Kementerian Perdagangan saat ini tengah mendapat sorotan masyarakat akibat persoalan impor beras Vietnam. “Ini bukan Pemilu untuk Ketua RT, ini untuk RI. Tidak bisa lompat-lompat,” tandas Siti Zuhro.

Selain itu, Siti Zuhro juga membeberkan, sosok Gita Wirjawan hingga kini masih belum dikenal secara baik oleh masyarakat lapis bawah. Sehingga, langkah pengunduran diri Gita Wirjawan dinilai sebagai sikap percaya diri yang berlebihan.

“Harus diingat, 60 persen masyarakat di daerah tidak kenal Gita dan dia tidak pernah menjamah itu. Kalau elite, dunia bisnis, dunia perdagangan, internasional dan ekonomi mungkin kenal. Tapi ini Pemilu yang melibatkan suara masyarakat dari Sabang sampai Merauke, itu yang saya ragu,” pungkasnya.@firdausi

Dino: Jokowi salah satu tokoh reformis di dunia politik Indonesia

LENSAINDONESIA.COM: Salah satu peserta Konvensi Calon Presiden (Capres) Partai Demokrat, Dino Patti Djalal, menemui Gubenur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi), secara tertutup.

Dosen dan Pembantu Dekan 3 Fisip Universitas Andalas Padang, Asrinaldi mengatakan, pertemuan Dino dan Jokowi. Dalam kontek politik sangatlah Wajar, dan dapat dikatakan sebagai pertemuan yang bernuasa Politik.

Baca juga: Warga DKI Jakarta tak ikhlas Jokowi nyapres dan Tim audit survei pantau hasil debat Konvensi Capres Demokrat

“Jelas, ditahun politik 2014 ini, tidak mungkin silahturahmi biasa, ini peluang-peluang untuk berbagi informasi politik dan peluang dalam kontek pemilu 2014,” kata Asrinaldi, saat berbincang dengan Licom, di Jakarta, Jum’at (17/01/14).

Menurut peneliti Mika Research Centre ini, bisa orang melihat dari aspek yang pertama, survei Jokowi lebih tinggi, bisa menutup kelemahan masing-masing, bahwa menyadari Dino punya kelebihan, misalnya kelebihan A dan jokowi punya kelebihan B, bisa lebih bagus untuk dipadukan dengan mereka.

“Sangat berjalan dengan dua tokoh muda, kedua tokoh punya peluang dalam kontek Capres tahun 2014, adalah tahun politik. Pertemuan Dino dengan jokowi sangatlah wajar dalam kontek politik,” tandasnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, Dino adalah tokoh yang berpengalaman di dunia internasional, bila dinegosiasikan dan digabungkan dengan ketokohan Jokowi, sama-sama tokoh muda yang progresif, dan dari segi usia masih sama-sama muda.

“Intinya mereka cocok, untuk membangun bangsa ini, karena kita sudah lama menginginkan bangsa ini ada perubahan, dengan orang berpikir positif, pada tokoh muda, dan mereka progres pasangan yang wajar,” ungkapnya.

Sementara itu, Dino sendiri mengomentari pertemuan tersebut sebagai pertemuan sambung rasa dan saling berdiskusi satu sama lainnya.

“Ini pertemuan sambung rasa dan saling berdiskusi. Saya kan orang baru di politik dan Pak Jokowi orang baru dan sukses, jadi kita berdiskusi saja, bagaimana cara berpolitik yang baik dan bersih. Bagaimana bisa sambung rasa dengan rakyat dan bagaimana melayani rakyat,” terang Dino di Balaikota DKI Jakarta, Jumat (17/01/14).

Mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat itu menganggap Jokowi sebagai salah satu tokoh reformis dalam dunia politik di Indonesia. Karena itu, dia merasa sebagai salah satu peserta konvensi Capres Demokrat harus banyak berdiskusi dengan Jokowi.

“Saya dari dulu kan memandang Pak Jokowi sebagai tokoh reformis di Indonesia dan saya selalu berpandangan bahwa semua tokoh reformis, dari jalur apapun harus selalu bersilaturahmi. Bukan hanya saling kenal, tapi harus saling kompak,” jelas Dino. @endang

DDII: Masjid Tetap Harus Netral dari Politik Praktis

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII) menungkapkan masjid sebagai tempat ibadah umat Islam harus tetap menjaga netralitasnya dari kepentingan politik praktis.

Akan tetapi DDII menyambut upaya beberapa pihak yang mengembalikan fungsi masjid tidak sebagai tempat ibadah semata.

Ketua DDII, Syuhada Bahri mengatakan posisi masjid tetap harus netral, tapi ini bukan berarti masjid tidak bisa memberikan peran politik yang lebih besar kepada masyarakat.

"Masjid harus bisa memberikan solusi kehidupan umat mulai dari masalah keagamaan hingga politik, tapi masjid bukan sarana untuk politik praktis," ujar Syuhada kepada Republika, Rabu (15/1).

Syuhada mengungkapkan DDII mengapresiasi langkah yang telah diambil beberapa Ulama, seperti KH. Cholil Ridwan mengadakan pengajian politik Islam di masjid Al Azhar.

Ia menilai langkah ini upaya memfungsikan kembali peran politik masjid seperti zaman Nabi. Langkah ini dinilai dia, adalah usaha untuk memberikan pemahaman peran politik umat.

Ia mengungkapkan, dalam Islam memilih pemimpin adalah tanggung jawab yang harus dilakukan demi kepentingan umat.

Dengan demikian, kata Syuhada, umat harus memiliki pemahaman yang benar bagaimana memilih pemimpin yang benar sesuai ajaran Islam. "Adanya kajian politik Islam ini, umat dicerdaskan mencari pemimpin yang berkualitas."

Dengan demikian, ia menjelaskan, fungsi masjid menjadi lebih luas seperti yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW, masjid sebagai madrasah mencerdaskan masyarakat.

Tetapi ia kembali mengingatkan, untuk saat ini posisi seperti ini sangat rentan disalahgunakan. Karenanya ia tetap mengingatkan masjid tetap harus netral dari kampanye politik praktis agar tidak menciderai umat Islam secara luas.

Pengajian Politik Islam adalah pengajian lintas partai politik, ormas Islam, madzhab dan aliran, yang dilaksanakan di Masjid Agung Al Azhar, Masjid Al Furqan Kramat Raya 45, Perguruan Assyafiiyah dan Pesantren Husnayain.

Menurut penggagas KH. Ahmad Cholil Ridwan, pengajian ini merupakan sarana silatul ukhuwwah demi persatuan dan kejayaan umat, ulama dan zuama, khususnya dalam kebersamaan melihat sisi politik sebenarnya dengan kacamata Islam.

Cholil berharap kegiatan ini dapat memberikan pencerahan politik yang Islami guna mendukung komunitas pengajian nasional lain yang sudah ada dan tetap menjalankan fungsinya sebagai wadah tempat menuntut ilmu keagamaan nonformal.

Ruhut Kritik Golkar Masih Pertahankan Atut

JAKARTA - Partai Demokrat diprediksi tidak akan memenangkan pemilihan umum 2014. Hal tersebut membuat politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompol meyakini ada kelompok yang sengaja ingin menghancurkan peserta pemilu bernomor urut tujuh tersebut.

"Mereka adalah kelompok-kelompok yang tidak mau sistem di Indonesia diperbaiki pak Susilo Bambang Yudhoyono. Contohnya kelompok yang tidak mau KPK bekerja dengan baik," ungkap Ruhut saat berbincang dengan Okezone, Senin (3/2/2014) malam.

Menurut Ruhut, dalam memberantas korupsi partainya jauh lebih baik dan tegas, ketimbang partai politik lain. "Mana ada partai yang seperti kami saat tersandung kasus korupsi? Kami tegas, begitu menjadi tersangka dicopot," tegasnya.

"Coba lihat Ratu Atut masih dipertahankan oleh partainya sampai menunggu incraht. Padahal, proses hukumnya memakan waktu paling cepat tiga tahun. Sekarang dia sudah dua tahun, ya berarti habis dong sudah masa jabatannya. Kalau kami enggak mau mengakali rakyat kaya begitu," paparnya.

Namun, kata Ruhut, aneh jika partai seperti itu menduduki posisi survei lebih tinggi daripada Partai Demokrat. "Aku tertawa kalau partai seperti itu dibuat polling-nya tinggi dan kami paling rendah. Ini kan sama saja kami dijadikan musuh bersama. Tapi kami tak takut dan optimis memenangkan Pemilu 2014," terang Anggota Komisi III DPR itu.

Ruhut menambahkan, kelompok yang dimaksud ingin merusak Partai Demokrat berada di luar partai berlambang bintang mercy itu. "Kalau di Demokrat sudah dibersihkan. Ya mungkin masih ada beberapa tapi tak seperti dulu," pungkasnya.

Andien ingin Jokowi jadi presiden suatu saat nanti

LENSAINDONESIA.COM: Penyanyi Andien ternyata memendam keinginan agar Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo atau Jokowi bisa menjadi Presiden suatu saat nanti.

Meski begitu, keinginan Andien pada Jokowi ini tak harus diwujudkan pada Pemilu 2014 ini. Pemilik nama lengkap Andinie Aisyah Haryadi ini memimpikan Jokowi jadi Presiden pada 2019 mendatang.

Baca juga: Tri Rismaharini-Dahlan Iskan pesaing Jokowi paling kuat dan Siti Zuhro: Pemuja Jokowi itu orang sakit

“Aku sih kepengennya Jokowi jadi Presiden dua periode lagi, supaya orang juga nggak memandang sebelah mata. Kalau dia naik sekarang, belum ada buktinya aja. Takutnya ‘yang di atas’ itu nanyain buktinya. Itu cuma dari inside aku loh, orang yang nggak ngerti politik. Kayaknya hal yang paling masuk akal di aku gitu,” kata Andien saat dihubungi LICOM, Rabu (29/01/2014).

Penyanyi jazz kelahiran Jakarta, 25 Agustus 1985 ini belajar bernyanyi sejak usia tiga tahun. Saat duduk di bangku kelas 3 SD, Andien mulai mengikuti berbagai festival di lingkup tempat tinggalnya, Cilandak, Jakarta Selatan.

Menginjak kelas 6 SD, oleh Ibunya, Andien dimasukan ke EMS (Elfa Music Studio) di bawah asuhan Elfa Secioria. Andien merupakan salah satu generasi muda penyanyi jazz wanita Indonesia. Sejak kecil dirinya telah memiliki ketertarikan di genre musik Jazz.@Fernando

DENPASAR - Partai Golkar membuka pintu untuk Gede Pasek Suardika, yang didepak dari Partai Demokrat. Sinyal positif itu disampaikan Ketua DPD Partai Golkar Bali Ketut Sudikerta.

"Golkar sebagai partai modern terbuka bagi siapa saja yang mau bergabung, termasuk untuk beliau Pak Pasek," kata Sudikerta di sela seminar dan pelantikan DPD AMPI Bali, di Kuta, Sabtu (1/2/2014).

Kata dia, mungkin Partai Golkar bisa menjadi tempat Gede Pasek untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. "Kalau mau, welcome," tutur Sudikerta.

Sejauh ini, diakuinya, belum ada lobi politik atau pendekatan dengan mantan Ketua Komisi III DPR itu.

Kedekatan Pasek dengan Partai Golkar terlihat saat dia jadi pembicara dalam seminar nasional tentang peran poltik kaum muda. "Ini permulaan yang baik, semua tergantung beliau (Pasek)," tukas Sudikerta.
(trk)

kyai NU, akan tentukan Nasib Rhoma, Mahfud dan JK di PKB untuk pilpres

Merdeka.com - PKB telah resmi mengusung Jusuf Kalla (JK), Mahfud MD dan Rhoma Irama sebagai kandidat yang akan diusung di Pilpres bulan Juli mendatang. Namun, bisa atau tidaknya salah satu calon untuk diusung tergantung perolehan suara PKB di pemilu legislatif.

Wasekjen PKB Abdul Malik Haramain mengungkapkan, mekanisme untuk mengusung siapa capres dari tiga nama itu belum diputus oleh partainya. Namun dia meyakini, hal itu akan diputus dalam forum resmi yang akan digelar bagi kader PKB mulai tingkat bawah sampai DPP.

"Sebetulnya mekanisme menentukan siapa capres belum ditentukan, PKB ingin melibatkan semua struktur dari tingkat atas DPP, sampai tingkat bawah ranting. Teknis seperti apa nanti akan dibicarakan, yang pasti ada forum formal besar DPP sampai DPC yang menyerap aspirasi dari PAC di kecamatan sampai ranting dan dibawa ke forum besar dan formal," jelas Malik di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (30/1).

Menurut dia, pertemuan tersebut penting sebagai forum legitimasi capres yang akan diusung nanti. Selain lewat forum resmi, dia meyakini bahwa pandangan para ulama Nahdlatul Ulama (NU) juga penting untuk menentukan sikap PKB.

"PKB juga akan mengkonsultasikan sekian banyak calon kepada ulama NU, agar respon positif juga muncul dari NU. Karena itu kami tidak akan melepaskan dukungan dari NU," tegas dia.

Soal keyakinan PKB bisa mengusung capres dan melampaui ambang batas parlemen 20 persen, Malik menuturkan, yang jelas peta politik setelah legislatif pihaknya akan tetap berkoalisi. Dia pun menyerahkan komunikasi politik yang dibangun kepada partai lain oleh para calon kandidat capres.

"Jadi prediksi politik kita di 2014 pasti koalisi, dan kalau lihat dari hampir semua hasil survei itu sulit parpol mengusung capres sendiri. Karena itu, koalisi menurut kita tidak terhindarkan di samping kami menyiapkan sekian banyak forum buat 3 orang ini, kami juga persilakan mereka berkomunikasi dengan kekuatan politik lain," imbuhnya.

PDIP: Politik Indonesia saat ini dalam puncak karut marut

Merdeka.com - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Tjahjo Kumolo mengatakan kondisi politik Indonesia saat ini sudah rusak. Era saat ini menjadi titik puncak karut marut tata kelola kenegaraan.

"Saya di DPR sudah 25 tahun. Usia saya 50-an. Saat ini karut-marut tata kelola kenegaraan mencapai puncaknya. Saat ini, hubungan pembantu presiden tidak baik, hubungan petinggi negara tidak baik, hubungan fraksi-fraksi di DPR tidak harmonis, hubungan penegak hukum tidak baik juga," kata Tjahjo saat menghadiri rilis Lembaga Survei Indonesia (LSI) soal hasil survei Capres 2014 di Kementerian Kehutanan, Jalan Gatot Subroto Jakarta, Rabu (28/11).

Supaya kondisi tersebut tidak berlarut, Tjahjo berharap pemimpin Indonesia ke depan merupakan sosok yang dapat membangun sistem politik dengan bijak. Pemimpin yang memiliki rekam jejak ideal, jauh dari praktek korupsi, serta yang dapat menjunjung tinggi empat pilar nusantara.

"Ke depan, mudah-mudahan ada sosok yang membangun sistem yang berpijak pada empat pilar. Teguh pada komitmen, dan konsisten pada kebhinekaan saat ini," terangnya.