Ruhut Kritik Golkar Masih Pertahankan Atut

JAKARTA - Partai Demokrat diprediksi tidak akan memenangkan pemilihan umum 2014. Hal tersebut membuat politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompol meyakini ada kelompok yang sengaja ingin menghancurkan peserta pemilu bernomor urut tujuh tersebut.

"Mereka adalah kelompok-kelompok yang tidak mau sistem di Indonesia diperbaiki pak Susilo Bambang Yudhoyono. Contohnya kelompok yang tidak mau KPK bekerja dengan baik," ungkap Ruhut saat berbincang dengan Okezone, Senin (3/2/2014) malam.

Menurut Ruhut, dalam memberantas korupsi partainya jauh lebih baik dan tegas, ketimbang partai politik lain. "Mana ada partai yang seperti kami saat tersandung kasus korupsi? Kami tegas, begitu menjadi tersangka dicopot," tegasnya.

"Coba lihat Ratu Atut masih dipertahankan oleh partainya sampai menunggu incraht. Padahal, proses hukumnya memakan waktu paling cepat tiga tahun. Sekarang dia sudah dua tahun, ya berarti habis dong sudah masa jabatannya. Kalau kami enggak mau mengakali rakyat kaya begitu," paparnya.

Namun, kata Ruhut, aneh jika partai seperti itu menduduki posisi survei lebih tinggi daripada Partai Demokrat. "Aku tertawa kalau partai seperti itu dibuat polling-nya tinggi dan kami paling rendah. Ini kan sama saja kami dijadikan musuh bersama. Tapi kami tak takut dan optimis memenangkan Pemilu 2014," terang Anggota Komisi III DPR itu.

Ruhut menambahkan, kelompok yang dimaksud ingin merusak Partai Demokrat berada di luar partai berlambang bintang mercy itu. "Kalau di Demokrat sudah dibersihkan. Ya mungkin masih ada beberapa tapi tak seperti dulu," pungkasnya.

Andien ingin Jokowi jadi presiden suatu saat nanti

LENSAINDONESIA.COM: Penyanyi Andien ternyata memendam keinginan agar Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo atau Jokowi bisa menjadi Presiden suatu saat nanti.

Meski begitu, keinginan Andien pada Jokowi ini tak harus diwujudkan pada Pemilu 2014 ini. Pemilik nama lengkap Andinie Aisyah Haryadi ini memimpikan Jokowi jadi Presiden pada 2019 mendatang.

Baca juga: Tri Rismaharini-Dahlan Iskan pesaing Jokowi paling kuat dan Siti Zuhro: Pemuja Jokowi itu orang sakit

“Aku sih kepengennya Jokowi jadi Presiden dua periode lagi, supaya orang juga nggak memandang sebelah mata. Kalau dia naik sekarang, belum ada buktinya aja. Takutnya ‘yang di atas’ itu nanyain buktinya. Itu cuma dari inside aku loh, orang yang nggak ngerti politik. Kayaknya hal yang paling masuk akal di aku gitu,” kata Andien saat dihubungi LICOM, Rabu (29/01/2014).

Penyanyi jazz kelahiran Jakarta, 25 Agustus 1985 ini belajar bernyanyi sejak usia tiga tahun. Saat duduk di bangku kelas 3 SD, Andien mulai mengikuti berbagai festival di lingkup tempat tinggalnya, Cilandak, Jakarta Selatan.

Menginjak kelas 6 SD, oleh Ibunya, Andien dimasukan ke EMS (Elfa Music Studio) di bawah asuhan Elfa Secioria. Andien merupakan salah satu generasi muda penyanyi jazz wanita Indonesia. Sejak kecil dirinya telah memiliki ketertarikan di genre musik Jazz.@Fernando

DENPASAR - Partai Golkar membuka pintu untuk Gede Pasek Suardika, yang didepak dari Partai Demokrat. Sinyal positif itu disampaikan Ketua DPD Partai Golkar Bali Ketut Sudikerta.

"Golkar sebagai partai modern terbuka bagi siapa saja yang mau bergabung, termasuk untuk beliau Pak Pasek," kata Sudikerta di sela seminar dan pelantikan DPD AMPI Bali, di Kuta, Sabtu (1/2/2014).

Kata dia, mungkin Partai Golkar bisa menjadi tempat Gede Pasek untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. "Kalau mau, welcome," tutur Sudikerta.

Sejauh ini, diakuinya, belum ada lobi politik atau pendekatan dengan mantan Ketua Komisi III DPR itu.

Kedekatan Pasek dengan Partai Golkar terlihat saat dia jadi pembicara dalam seminar nasional tentang peran poltik kaum muda. "Ini permulaan yang baik, semua tergantung beliau (Pasek)," tukas Sudikerta.
(trk)

kyai NU, akan tentukan Nasib Rhoma, Mahfud dan JK di PKB untuk pilpres

Merdeka.com - PKB telah resmi mengusung Jusuf Kalla (JK), Mahfud MD dan Rhoma Irama sebagai kandidat yang akan diusung di Pilpres bulan Juli mendatang. Namun, bisa atau tidaknya salah satu calon untuk diusung tergantung perolehan suara PKB di pemilu legislatif.

Wasekjen PKB Abdul Malik Haramain mengungkapkan, mekanisme untuk mengusung siapa capres dari tiga nama itu belum diputus oleh partainya. Namun dia meyakini, hal itu akan diputus dalam forum resmi yang akan digelar bagi kader PKB mulai tingkat bawah sampai DPP.

"Sebetulnya mekanisme menentukan siapa capres belum ditentukan, PKB ingin melibatkan semua struktur dari tingkat atas DPP, sampai tingkat bawah ranting. Teknis seperti apa nanti akan dibicarakan, yang pasti ada forum formal besar DPP sampai DPC yang menyerap aspirasi dari PAC di kecamatan sampai ranting dan dibawa ke forum besar dan formal," jelas Malik di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (30/1).

Menurut dia, pertemuan tersebut penting sebagai forum legitimasi capres yang akan diusung nanti. Selain lewat forum resmi, dia meyakini bahwa pandangan para ulama Nahdlatul Ulama (NU) juga penting untuk menentukan sikap PKB.

"PKB juga akan mengkonsultasikan sekian banyak calon kepada ulama NU, agar respon positif juga muncul dari NU. Karena itu kami tidak akan melepaskan dukungan dari NU," tegas dia.

Soal keyakinan PKB bisa mengusung capres dan melampaui ambang batas parlemen 20 persen, Malik menuturkan, yang jelas peta politik setelah legislatif pihaknya akan tetap berkoalisi. Dia pun menyerahkan komunikasi politik yang dibangun kepada partai lain oleh para calon kandidat capres.

"Jadi prediksi politik kita di 2014 pasti koalisi, dan kalau lihat dari hampir semua hasil survei itu sulit parpol mengusung capres sendiri. Karena itu, koalisi menurut kita tidak terhindarkan di samping kami menyiapkan sekian banyak forum buat 3 orang ini, kami juga persilakan mereka berkomunikasi dengan kekuatan politik lain," imbuhnya.

PDIP: Politik Indonesia saat ini dalam puncak karut marut

Merdeka.com - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Tjahjo Kumolo mengatakan kondisi politik Indonesia saat ini sudah rusak. Era saat ini menjadi titik puncak karut marut tata kelola kenegaraan.

"Saya di DPR sudah 25 tahun. Usia saya 50-an. Saat ini karut-marut tata kelola kenegaraan mencapai puncaknya. Saat ini, hubungan pembantu presiden tidak baik, hubungan petinggi negara tidak baik, hubungan fraksi-fraksi di DPR tidak harmonis, hubungan penegak hukum tidak baik juga," kata Tjahjo saat menghadiri rilis Lembaga Survei Indonesia (LSI) soal hasil survei Capres 2014 di Kementerian Kehutanan, Jalan Gatot Subroto Jakarta, Rabu (28/11).

Supaya kondisi tersebut tidak berlarut, Tjahjo berharap pemimpin Indonesia ke depan merupakan sosok yang dapat membangun sistem politik dengan bijak. Pemimpin yang memiliki rekam jejak ideal, jauh dari praktek korupsi, serta yang dapat menjunjung tinggi empat pilar nusantara.

"Ke depan, mudah-mudahan ada sosok yang membangun sistem yang berpijak pada empat pilar. Teguh pada komitmen, dan konsisten pada kebhinekaan saat ini," terangnya.

Setya Novanto Ditegur Hakim

Politikindonesia - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto ditegur Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pekanbaru. Ia dinilai hakim memberikan penjelasan yang berbelit-belit saat bersaksi untuk terdakwa kasus korupsi PON Riau, Rusli Zainal. Hakim dibuat bingung oleh penjelasan Setya dan menegur Ketua Fraksi Golkar DPR itu.

Hal itu terjadi saat jaksa menanyakan soal pertemuan Setya dengan mantan Gubernur Riau Rusli Zainal  dan mantan Kadispora Riau Lukman Abbas di ruang kerjanya di Gedung DPR. Setya selalu menjawab urusan pertemuan itu terkait masalah internal Golkar.

“Beginilah. Saya ini bingung menyaksikan keterangan saudara saksi menjawab pertanyaan jaksa. Sidang ini soal kasus suap PON, jawaban saksi dari soal undangan Golkar. Jadi tak nyambung, bingung saya," ujar Ketua Majelis Hakim Bachtiar Sitompul dalam persidangan, Kamis (30/1/2014).

Hakim sempat bertanya kepada Lukman Abbas yang juga menjadi saksi di persidangan itu. Hakim bertanya apakah dalam pertemuan di ruangan Setya Novanto terdakwa Rusli memaparkan soal PON. “Ada yang mulai. Pak Gubernur saat itu memaparkan soal PON," ujar Lukman.

Mendengar jawaban ini, hakim kembali berkomentar. “Kalau ada pemaparan soal PON, tapi saksi ini seakan tidak tahu soal PON. Aneh ini. Kok masalah Golkar yang dijawab bukan soal PON. Berarti ada kebohongan dalam kasus ini. Ada yang disembunyikan," tegas Ketua Majelis Hakim.

Tak puas atas keterangan Setya Novanto, hakim anggota I Ketut Suarta juga ikut berkomentar dan menasehati Setya. “Saudara saksi, saya juga bingung sebagaimana ketua majelis. Ini sidang korupsi PON, bukan soal internal Golkar," ujar Ketut.

Ia kemudian meminta Setya untuk lebih rilek dan santai. “Saya minta saksi santai saja ya. Jangan tegang, santai sajalah," ujar.

Ketut meneruskan kata-katanya, “Benang merah dalam kasus ini adalah, saudara terdakwa menghadap saksi karena sebagai Ketua Fraksi Golkar. Dimana terdakwa meminta bantuan untuk penambahan dana PON. Jadi bertemu saudara saksi itukan bukan urusan internal Golkar," ujar hakim.

“Tapi kok dari tadi saksi menyebut tidak tahu soal PON. Saya saja di kampung halaman tahu ada PON di Riau, waktu saya belum tugas di sini. Inikan acara nasional. Jadi aneh kalau saksi tak tahu ada PON di Riau," ujar Ketut.
(ron/rin/kap)

Menurut Adnan Buyung: KPK Harus Periksa Ibas

Jakarta, Aktual.co — Adnan Buyung Nasution, salah satu penasihat hukum Anas Urbaningrum menilai jika layak dan sudah seharusnya Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) dimintai keterangannya oleh tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pasalnya, nama putra bungsu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu kerap disebut dalam sejumlah sidang di Pengadilan Negeri Tipikor.

"Saya kira kalau berpegang cara KPK, siapapun disebut di sidang pengadilan, dianggap terlibat, ya harusnya dipanggil. Paling tidak untuk menjernihkan masalah," ucap Adnan saat akan mendampingi kliennya yang diperiksa sebagai tersangka, di pelataran kantor KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (29/1).

Advokat senior ini mengatakan, KPK harus berani tegas. Kalau memang Ibas tidak bersalah, maka KPK harus bisa menjelaskan tidak ada bukti yang kuat keterlibatan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat tersebut.

"Kalau tidak, rumor atau gosip ini bisa berkembang terus," sarannya.

Ia pun menerka, jika saat ini KPK seakan-akan menunggu waktu atau momen tertentu untuk melakukan pemeriksaan terhadap Ibas.

"Mau nunggu sampai berakhir masa jabatan presiden? Hukum tidak bisa tegak kalau masih berkuasa? Nggak boleh begitu. KPK takut? Jangan seperti itu," pungkasnya.

KPK sendiri saat ini tengah menelusuri kasus dugaan korupsi proyek Hambalang yang dananya mengalir ke Kongres Partai Demokrat 2010 lalu di Bandung, Jawa Barat. Terkait itu, sejumlah politisi partai bentukan Presiden SBY itu telah diperiksa oleh KPK, bahkan beberapa di antaranya sudah ditetapkan sebagai tersangka lalu ditahan.

Ibas yang saat Kongres Demokrat itu menjadi Steering Committee (SC) belum pernah diperiksa KPK sekalipun. Baik menjadi saksi maupun sekadar dimintai keterangannya.